Perpres Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kemendikbud

kemendikbudPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya resmi terbit. Perpres tersebut dibuat menyusul telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, Kemendikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Baca lebih lanjut

Susunan Pengurus Daerah ABKIN Prop. Jatim Periode 2015-2019

abkin4

  SUSUNAN PENGURUS DAERAH ABKIN
PROPINSI JAWA TIMUR PERIODE 2015-2019
(Hasil Konferda Tanggal 7 Februari 2015)

DEWAN PEMBINA:
1. Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2. Drs. H. Sutijono, M.M.
3. Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
4. Drs. Suradi SA., M.Si

DEWAN PAKAR

Koordinator : Dr. Triyono, M.Pd.
Anggota :
1. Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi.
2. Dr. Dany M. Handarini, M.A.
3. Dr. Latipun, M.Kes.
4. Drs. Soelthon Hakim, M.Psi. Baca lebih lanjut

Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil ( SKP ) Guru BK/Konselor

SKP Guru BK / KonselorKepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) terkait dengan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka diterbitkan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013  tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Kepala BKN ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 5 berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2014.

Baca lebih lanjut

Catatan Prof. Prayitno Tentang Permendikbud No. 111 Tahun 2014

prof. PrayitnoDengan terbitnya Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah patut disyukuri oleh segenap guru  bimbingan dan konseling / konselor. Namun terbitnya peraturan menteri tersebut bukan tidak ada koreksi, seperti kita ketahui bahwa setiap terbitnya suatu peraturan mesti ada kelebihan dan kekurangannya dan itu baru terlihat setelah dipublikasikan. Demikian juga dengan Peraturan Menteri tersebut di atas juga ada beberapa catatan.

Memang perlu adanya kajian-kajian khusus untuk membahasnya agar tidak menimbulkan kesalahfahaman yang menyebabkan ketidak nyamanan dalam pelaksanaan nantinya  di lapangan.

Dalam hal ini ada beberapa  catatan mengenai terbitnya Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dari Prof. Prayitno sebagai Pakar Bimbingan dan Konseling sekaligus sebagai Pembina ABKIN. Catatan itu antara lain sbb: Baca lebih lanjut

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah

PERATURAN INI UNTUK MEMPERTEGAS KEBERADAAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan dasar dan Menengah ,maka semakin kokoh kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah terutama pada pendidikan dasar dan menengah. Peraturan menteri ini juga sebagai pijakan atau rujukan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dalam melaksanakan tugas Layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah terutama permasalahan jam masuk kelas yang selama ini menjadi perdebatan. Dalam pasal 6 ayat ( 4 ) dijelaskan bahwa ” Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana  dimaksud pada ayat ( 3 ) yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 ( dua ) jam perminggu”. Baca lebih lanjut