Aplikasi Sederhana Penilaian Proses dan Hasil Layanan Bimbingan Klasikal

Dalam kegiatan evaluasi program bimbingan dan konseling, guru bimbingan dan konseling / konselor harus dapat memberikan kesimpulan akhir, apakah program maupun layanan yang dilakukan berhasil atau tidak. Upaya keberhasilan program dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling harus dilakukan dengan cara menetapkan kriteria evaluasi yang mencakup proses maupun hasil.   Baca lebih lanjut

Iklan

Memantapkan Peran Pelayanan BK di Kabupaten Sumba Timur

Sudah saatnya informasi tentang Bimbingan dan Konseling terkait regulasi BK dan Penembangan Kompetensi Guru BK / konselor sesuai Kurikulum 2013 sampai ke saudara-saudara kita di Wilayah Timur Indonesia. Kami sangat mengapresiasi sekali gebrakan yang dilakukan oleh Ibu Narwasty Danga Hinda, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 2 Waingapu sekaligus sebagai Ketua MGBK Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur yang telah memprakarsai adanya Workshop Bimbingan dan Konseling dalam rangka Peningkatan Pelayanan BK di wilayah kabupaten Sumba Timur. Acara ini digelar mulai tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2018 di gedung pertemuan milik Pemkab Sumba Timur.

Baca lebih lanjut

Perangkat BK Tahun Pelajaran 2018-2019

Tahun Ajaran baru telah tiba, kini saatnya para guru disibukkan dengan persiapan pembuatan perangkat pembelajaran, tidak terkecuali para guru BK/Konselor juga dituntut untuk mempersiapkan perangkat layanan BK. Pada tahun pelajaran 2018/2019 ini perangkat BK hampir tidak ada perubahan sama seperti tahun lalu yang mengacu pada POP BK tahun 2016 yang sudah ada.

Baca lebih lanjut

Memberdayakan Guru

Muhadjir Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Memberdayakan guru sebagai pendidik dan pengajar tidaklah mudah. Berbagai regulasi yang selama ini dibuat sering kali salah sasaran dan bahkan merugikan guru. Solusi alternatif di tengah keterbatasan regulasi dan peraturan tentu perlu dibuat.

Salah satu persoalan rumit yang dihadapi para guru adalah masalah beban kerja. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008, beban kerja guru adalah minimum 24 jam tatap muka per minggu, atau maksimum 40 jam. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat mendidik, terpenuhi tidaknya beban kerja bisa berimplikasi pada tunjangan profesi. Artinya, hak untuk mendapat tunjangan profesi bisa hilang apabila tidak bisa memenuhi beban kerja minimum, yaitu 24 jam tatap muka.

Baca lebih lanjut

Keberadaan BK Dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) pada bulan Mei 2018 telah meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 ( unduh di sini ) tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas  Sekolah beserta lampirannya ( unduh di sini ). Permendikbud ini dikeluarkan atas pertimbangan dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ( unduh di sini )tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Baca lebih lanjut