Keberadaan BK Dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) pada bulan Mei 2018 telah meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 ( unduh di sini ) tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas  Sekolah beserta lampirannya ( unduh di sini ). Permendikbud ini dikeluarkan atas pertimbangan dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ( unduh di sini )tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Terbitnya Permendikbud ini karena adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai dasar hukum pemberian tunjangan profesi sehingga perlu adanya regulasi sebagai payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Untuk memberikan pemahaman terkait terbitnya Permendikbud tersebut di atas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ( Dirjend GTK ) telah membuat sebuah paparan yang berisi tentang penjelasan dari Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 serta memuat profil dan data guru tahun 2017 berdasarkan Dapodik ( unduh paparan di sini ).

Sesuai  dengan judul tulisan di atas berkaitan dengan keberadaan Bimbingan dan Konseling ( BK ) dalam Permendikbud tersebut dituliskan  dalam pasal 4  bahwa :

(1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/ pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan     pendidikan;
b. pengkajian program tahunan dan semester; dan
c. pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.
(2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).
(3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.
(4) Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.

Melihat dari pasal 4 ayat (4) dituliskan bahwa pembimbingan paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar ( rombel) per tahun, berarti bisa dijabarkan sebagai  berikut: kalau satu rombel berjumlah 32 siswa dikalikan 5 rombel maka setiap  guru BK wajib mengampu 160 siswa. Ketentuan  ini berlaku bagi guru BK yang tidak mendapat tugas tambahan, sedangkan guru BK yang mendapatkan tugas tambahan akan ada ketentuan lain yang dijelaskan di pasal berikutnya.

Yang menjadi pertanyaan, sesuaikah pasal 4 ayat (4) ini dengan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014?  ( unduh di sini ) menurut isi Lampiran Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 ( unduh di sini ) yang terdapat di halaman (28) dijelaskan bahwa : ” Pengakuan jam kerja konselor atau guru Bimbingan dan Konseling diperhitungkan dengan rasio 1: (150 – 160) ekuivalen dengan jam kerja 24 jam. Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling yang rasionya dengan konseli kurang dari 1:150 maka jam kerjanya dapat dihitung dengan menggunakan satuan jam kinerja profesi bimbingan dan konseling, yaitu melaksanakan berbagai kegiatan profesi bimbingan dan konseling dengan bukti aktivitasnya terdokumentasikan. Penghargaan jam kerja diekuivalenkan dengan jumlah peserta didik/konseli yang kurang adalah jumlah peserta didik/konseli yang dilayani dibagi 160 dikalikan 24 jam. Sedangkan konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling yang rasionya melebihi 1 : 160 maka kelebihan jam kerjanya dihitung dengan menambahkan setiap satu rombongan belajar dalam satuan pendidikan dan setiap satuan rombongan belajar dihargai dua jam pembelajaran.Contoh : jumlah peserta didik/konseli yang dilayani sejumlah 191, ukuran jumlah kelas adalah 32, maka kelebihan 31 tidak dihitung kelebihan beban tugas, namun bila jumlahnya 192, maka dapat dihitung sebagai tambahan jam kerja sejumlah 2 jam pelajaran/perminggu”.

Dari melihat isi dari kedua Permendikbud di atas baik pasal 4 ayat (4)  Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 dan Lampiran Permendikbud Nomor 111 Tahun 2018 halaman (28) maka beban guru BK sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan menteri sebelumnya.

Tulisan ini hanyalah  interpretasi saya pribadi, untuk selanjutnya lebih jelasnya bapak/ibu guru BK dapat memahami dengan cara membaca secara keseluruhan isi dari Permendikbud diatas yang sudah saya siapkan untuk diunduh secara gratis.

Terima kasih.

Iklan

2 thoughts on “Keberadaan BK Dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018

  1. semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan, khususnya saya dalam hal ini, semoga Alloh SWT membalas amal ibadah

    Suka

  2. Terimakasih banyak hal yang saya dapatkan dari informasi yang anda tuliskan dan sy sangat tertarik dengan apa yang ada berikan kepada saya tentang bimbingan konseling ini

    Suka

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s