Catatan Prof. Prayitno Tentang Permendikbud No. 111 Tahun 2014

prof. PrayitnoDengan terbitnya Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah patut disyukuri oleh segenap guru  bimbingan dan konseling / konselor. Namun terbitnya peraturan menteri tersebut bukan tidak ada koreksi, seperti kita ketahui bahwa setiap terbitnya suatu peraturan mesti ada kelebihan dan kekurangannya dan itu baru terlihat setelah dipublikasikan. Demikian juga dengan Peraturan Menteri tersebut di atas juga ada beberapa catatan.

Memang perlu adanya kajian-kajian khusus untuk membahasnya agar tidak menimbulkan kesalahfahaman yang menyebabkan ketidak nyamanan dalam pelaksanaan nantinya  di lapangan.

Dalam hal ini ada beberapa  catatan mengenai terbitnya Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dari Prof. Prayitno sebagai Pakar Bimbingan dan Konseling sekaligus sebagai Pembina ABKIN. Catatan itu antara lain sbb:

  1. Pasal 13Materi Permen tentang BK yang lama tetap berlaku, asal tidak bertentangan dengan Permen no. 111/2014. Dalam hal ini materi Permen 81A/2013 lebih rinci dan jelas, serta tidak bertentangan.
  2. Pasal 1 ayat 3Konselor adalah S1 BK + PPK (Permendikbud No. 27/2008). Dalam hal ini:
  • Lulusan PPGBK tidak dapat disebut/diberi gelar Konselor karena bukan S1 BK + PPK, apalagi kalau dosen-dosennya belum berkualifikasi konselor.
  • Di LPTK yang sudah menyelenggarakan PPK, PPGBK digabung dalam PPK, agar tidak ada dualisme kelembagaan dalam penyelenggara pendidikan profesi dalam bidang BK.
  1. Pasal 3: Tujuan BK : ……………. kemandirian ………. Perlu dilengkapi denganpengendalian diri.
  2. Pasal 6 ayat 1: Program layanan
  • Materi ayat ini bukan program layanan, tetapi arah layanan.
  • Perencanaan individualrancu dengan bidang layanan pribadi dan jenis layanan konseling perorangan.
  • Semua layanan BK bersifat responsif, bukan sekedar mengada – ada sehingga istilah layanan responsif untuk arah atau jenis layanan tertentu tidaklah tepat.
  • Layanan dukungan sistembukan program layanan atau jenis layanan BK, melainkan manajemen BK. Tidak dicampurkan ; tidak disatukelompokkan dalam unit program pelayanan, tetapi dipisahkan sebagai unit tersendiri bernama Dukungan Sistem.
  1. Pasal 6 ayat 3: Program BK di satuan pendidikan tidak berhenti pada program tahunan danprogram semesteran, melainkan sampai dengan program bulananmingguan dan harian. Program harian (dalam bentuk RPL-BK) merupakan ujung tombak pelaksanaan secara nyata pelayanan BK.
  2. Pasal 11 ayat 2: rancu. apakah pernyataan itu berarti : “calon yang akan diangkat menjadi Guru BK atau Konselor haruslah memenuhi persyaratan ……”?
  3. Tema/subtema materi pelayanan BK: sudah disusun (dan dilengkapi dengan volumemasing-masing tema/sub tema untuk pertingkatan kelas dalam satuan pendidikan SLTP/SLTA.
  4. Lampiran : Nomor IV
  • A . 3tentang Konselor : sama dengan di atas
  • 3tentang Guru BK : bagus, ada kemajuan; untuk jadi Guru BK harus berlatar belakang bidang BK.
  • 1. btentang Perencanaan Individual : sda.
  • 1. ctentang Layanan Responsif : sda.
  • D. 1. d tentang Dukungan Sistem : sda; hal ini tidak dirancukan

dengan program/jenis layanan, melainkan diletakkan dalam unit tersendiri sebagai Dukungan Sistem, dalam arti manajemen untuk suksesnya pelayanan BK.

  • 4. a. 1)Layanan BK di dalam kelas : oke.
  • 4. a. 2)Layanan BK di luar kelas : dirancukan antara layanan BK dan dukungan

sistem/manajemen.

Tentang : Keterangan (halaman. 26)

  • Istilah “150 – 160 peserta didik ekuivalen 24 jam pembelajaran” dapat menimbulkan salah tafsir; sepertinya kalau sudah memiliki daftar 150 – 160 peserta didik yang menjadi subjek ampuan BK, otomatis itu sama dengan berkinerja 24 jam pembelajaran (jp) perminggu, padahal belum tentu atau bahkan tidak melaksanakan pelayanan apapun terhadap keseluruhan subjek ampuan itu.
  • Yang benar adalah : Konselor atau guru BK mengampu pelayanan BK terhadap 150 – 160 peserta didik dan wajib menyelenggarakan pelayanan BK terhadap segenap peserta didik yang menjadi subjek ampuannya itu, melalui pelayanan format klasikal dan nonklasikal.
  • Yang perlu ditetapkan, antara lain :

Konselor atau guru BK yang dinyatakan sebagai Kepala SekolahWakil Kepala Sekolah,Koordinator BKWali Kelas diberi penghargaan berupa keringanan mengampu pelayanan BK dalam jumlah peserta didik tertentu yang ekuivalen dengan jumlah jp perminggu, misalnya dikurangi sebanyak :

  • Kepala Sekolah                : 75 – 80 org = 12 jp (tinggal 75 – 80 org = 12 jp)
  • Wakil Kepala Sekolah      : 40 – 50 org = 6 jp (tinggal 110 – 120 org = 18 jp)
  • Koordinator BK                 : 40 – 50 org = 6 jp (tinggal 110 – 120 org = 18 jp)
  • Wali Kelas                          : 20 – 30 org = 2 jp (tinggal 130 – 140 org = 22 jp)

Terhadap subjek ampuannya itu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Koordinator BK, Wali Kelas itu wajib melaksanakan pelayanan BK terhadap semua subjek peserta didik yang diampunya itu, melalui pelayanan klasikal dan nonklasikal sampai dengan terpenuhinya kinerja wajib pelayanan BK sebesar 24 jp perminggu. ( Prayitno )

sumber :http://konselordrsuko.com

 

2 thoughts on “Catatan Prof. Prayitno Tentang Permendikbud No. 111 Tahun 2014

  1. Terima kasih Pak Infonya, saya kalau bisa tolong dikirim ttg SKP utk BK sampai Penilaian diri dll.

    Suka

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s